JAKARTA – Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah, menilai gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan pasar modal Indonesia terlindungi dari praktik yang merugikan kepentingan nasional.
Menurut Akril, tekanan terhadap pasar saham, kekhawatiran mengenai klasifikasi pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), serta potensi perubahan arus modal asing perlu direspons dengan langkah terukur, transparansi, dan pengawasan yang kuat.
“Pasar modal bukan sekadar tempat transaksi saham. Di dalamnya ada kepercayaan investor, masa depan perusahaan nasional, dan kepentingan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam ketika muncul gejolak yang berpotensi merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar,” ujar Akril.
Akril menduga tekanan terhadap pasar modal Indonesia bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan transparansi dan tata kelola, namun terdapat kepentingan tertentu yang berpotensi mengambil keuntungan dari penurunan harga saham.
Ia menyinggung dugaan skenario ketika investor bermodal besar melepas kepemilikan saham, memicu tekanan jual dan penurunan harga, kemudian kembali membeli saham-saham unggulan ketika valuasinya lebih murah.
Akril mengatakan seperti yang diungkapkan oleh mantan Menteri Perdagangan, Ahmad Lutfi, terdapat dugaan skenario yang melibatkan institusi investasi raksasa asal Singapura, yakni Temasek dan GIC, yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam ekosistem pasar modal global, termasuk MSCI.
Menurut narasi tersebut, tekanan terhadap Indonesia melalui ancaman penurunan status pasar modal dari emerging market menjadi standalone market bukan semata-mata persoalan teknis pasar, melainkan diduga berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar di balik layar.
Dugaan yang berkembang menyebutkan bahwa sebagian dana dan institusi asing telah mengurangi eksposurnya di pasar Indonesia dalam jumlah besar. Namun, ketika aksi keluar tersebut tidak serta-merta menjatuhkan harga saham secara signifikan, muncul spekulasi mengenai kemungkinan strategi untuk menciptakan tekanan baru terhadap pasar.
Jika benar terdapat pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan sentimen negatif dan ancaman penurunan status pasar untuk memicu kepanikan investor, lalu membeli kembali saham-saham unggulan Indonesia pada harga yang lebih murah, maka hal tersebut merupakan persoalan serius.
Karena itu, Indonesia tidak boleh terjebak dalam kepanikan maupun saling menyalahkan tanpa dasar yang jelas. Kita perlu memperkuat transparansi, integritas, dan kedaulatan pasar modal nasional agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, baik domestik maupun asing.
