“Masih ada daerah yang nilainya perlu ditingkatkan. Ini harus menjadi perhatian serius agar standar pencegahan korupsi di Sultra bisa merata,” ujarnya.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polda Sultra terkait peningkatan keselamatan berlalu lintas dan penurunan angka fatalitas kecelakaan di wilayah Sultra.
Gubernur menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tidak dapat dipisahkan dari komitmen antikorupsi. Infrastruktur yang dibangun tanpa integritas, kata dia, berpotensi cepat rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Infrastruktur yang baik adalah cerminan dari pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap tercipta penguatan komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
