Ketua GPII menyambut pandangan ini dan mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan membuka ruang dialog yang lebih luas. “Kami setuju bahwa ada potensi diskriminasi dalam pengaturan ini. Pemerintah harus memastikan bahwa semua jenis produk, baik tembakau konvensional maupun rokok elektronik, diatur secara adil tanpa menguntungkan pelaku usaha global yang punya kekuatan modal lebih besar,” lanjut Rizal.
Selain dampak pada ekonomi, Rizal juga memperingatkan kemungkinan meningkatnya rokok ilegal di pasar jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi komprehensif. “Ini jelas akan memperbesar risiko peredaran rokok ilegal yang tentunya merugikan penerimaan negara,” ujarnya.
Sebagai penutup, Rizal Ketua GPII menegaskan bahwa pemerintah harus meninjau ulang kebijakan ini dan melibatkan semua pihak, termasuk Kemenperin, dalam proses pembahasan lebih lanjut.
“Kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan industri dalam negeri dan penerimaan negara,” tutupnya.
