Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI harus terus diperkuat. Ia menegaskan bahwa audit merupakan bagian dari proses pembinaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, serta para kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI, baik secara langsung maupun virtual.
Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran Pemprov Sultra dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia berharap hasil audit nantinya dapat menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD, sehingga pelayanan publik di Sulawesi Tenggara semakin optimal dan berintegritas.
