Ada juga modus berupa surat rekomendasi palsu atau dipakai berulang, serta penimbunan BBM hasil pembelian berulang untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. “Ini menunjukkan ada jaringan yang terorganisir. Mereka memanfaatkan celah sistem untuk keuntungan pribadi, sementara masyarakat antre berjam-jam,” tegas Romadhon.
Romadhon mengapresiasi langkah BPH Migas dan Pertamina yang terus berkoordinasi untuk memberantas penyalahgunaan ini. “Kami apresiasi BPH Migas dan Pertamina yang bergerak cepat. Pemblokiran 307 ribu QR Code dan penyitaan hampir setengah juta liter BBM adalah bukti keseriusan mereka. Ini juga membuktikan bahwa stok BBM sebenarnya aman, yang bermasalah adalah oknum yang mengganggu distribusi,” tambahnya.
BPH Migas juga menyoroti perlunya pemutakhiran sistem QR Code yang lebih aman ke depan. Temuan anomali ini menjadi catatan penting agar teknologi yang digunakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran tidak lagi mudah dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Gagas Nusantara mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lingkungan sekitar. “Masyarakat adalah mata dan telinga terbaik. Jika melihat ada yang mencurigakan, laporkan. Jangan biarkan oknum merugikan negara dan masyarakat,” ajak Romadhon.
Romadhon menutup dengan pesan optimisme. “Dengan terungkapnya akar masalah ini, kita semua berharap antrean BBM di Sumut, Aceh, dan Babel segera berakhir. Sistem yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi publik akan memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak.”
