Ia melihat HMI memiliki modal besar untuk menjalankan agenda tersebut karena kader HMI tersebar di berbagai perguruan tinggi, daerah, profesi dan disiplin keilmuan.
Tantangannya, kata dia, adalah bagaimana potensi tersebut dikelola menjadi kekuatan intelektual bersama.
Kemandirian Ekonomi Kader
Selain modernisasi gerakan dan penguatan intelektual, gagasan HMI Reborn juga menempatkan kemandirian kader sebagai salah satu agenda penting.
La Ode Hasidar mengatakan, konsep kader yang akademis, pencipta dan pengabdi perlu diterjemahkan lebih luas sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini.
Kader HMI, menurutnya, perlu memiliki kemampuan menciptakan nilai melalui penguasaan ilmu, keterampilan, kewirausahaan, pengembangan jaringan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“HMI perlu membangun ekosistem yang memungkinkan kader saling terhubung. Kader yang memiliki usaha dapat berjejaring dengan kader lain, kader yang mempunyai keahlian teknologi dapat membantu pengembangan organisasi, kader akademisi dapat memperkuat riset, dan kader profesional dapat membuka ruang pengembangan karier bagi kader lainnya,” jelasnya.
Dengan ekosistem tersebut, hubungan antarkader diharapkan tidak hanya aktif ketika berlangsungnya konferensi atau momentum pergantian kepemimpinan, tetapi berkembang menjadi jaringan sosial, intelektual dan ekonomi yang produktif.
Menyiapkan Kader Menuju Indonesia Emas 2045
La Ode Hasidar menilai pembaruan HMI tidak dapat dilepaskan dari agenda Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kader HMI saat ini merupakan bagian dari generasi yang nantinya akan mengisi berbagai sektor kehidupan bangsa.
Kader HMI diproyeksikan dapat mengambil peran sebagai akademisi, pengusaha, birokrat, politisi, profesional, peneliti, aktivis maupun pemimpin masyarakat.
Karena itu, HMI dinilai perlu mempersiapkan kader yang tidak hanya memiliki kemampuan berargumentasi, tetapi juga mampu bekerja, berinovasi, memahami teknologi, membaca persoalan publik dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Meski demikian, ia mengingatkan agar modernisasi tidak menghilangkan nilai yang menjadi identitas HMI.
“Kemajuan tanpa moral dapat menjadi masalah. Kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan penyalahgunaan. Teknologi tanpa etika dapat menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Menurutnya, nilai keislaman dan kebangsaan tetap harus menjadi fondasi dalam proses modernisasi organisasi.
Ia menekankan bahwa HMI membutuhkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, idealisme dan profesionalitas, gerakan lapangan dan gerakan pengetahuan, serta kritik dan solusi.
“HMI Reborn bukan mengganti HMI, tetapi memperbarui cara HMI bergerak. Bukan meninggalkan sejarah, namun menjadikan sejarah sebagai pijakan,” pungkas La Ode Hasidar.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari perdebatan dan refleksi dalam momentum regenerasi kepemimpinan PB HMI 2026–2028.
Menurutnya, masa depan HMI tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin organisasi, tetapi juga oleh keberanian seluruh kader dalam melakukan perubahan dan mempersiapkan generasi yang akan mengisi Indonesia pada 2045.
