Oleh: Akril Abdillah
Hari ini, 20 Februari 2026, genap satu tahun kepemimpinan Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, satu tahun pertama merupakan fase krusial untuk menilai arah kebijakan, konsistensi program, serta kapasitas eksekusi pemerintahan. Evaluasi tidak lagi bertumpu pada dokumen perencanaan, melainkan pada implementasi konkret dan dampaknya bagi masyarakat sejalan dengan pendekatan New Public Management (Christopher Hood) yang menekankan kinerja, efisiensi, dan orientasi hasil (output-oriented governance).
Tahun pertama pemerintahan ASR–Hugua menunjukkan pendekatan yang relatif moderat dan berbasis kerja. Minimnya retorika publik yang berlebihan justru memperlihatkan orientasi pada hasil (output-oriented governance). Pola ini mengindikasikan preferensi terhadap konsolidasi internal birokrasi dan percepatan realisasi program dibandingkan pembangunan citra semata. Dalam teori Good Governance (World Bank & UNDP), efektivitas dan akuntabilitas menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan, bukan sekadar popularitas politik.
Dalam sektor pendidikan, kebijakan beasiswa menjadi salah satu indikator komitmen pembangunan sumber daya manusia. Jika merujuk pada Human Capital Theory (Gary Becker), investasi pada pendidikan bukan sekadar belanja sosial, tetapi strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar pada 2025 dan rencana peningkatan hingga Rp10 miliar pada 2026 menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan (policy sustainability), bukan program populis yang temporer.
Pada sektor infrastruktur, perbaikan 36 kilometer jalan provinsi dalam waktu relatif singkat mencerminkan peran negara dalam menyediakan public goods. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen (Paul Romer), infrastruktur menjadi katalis peningkatan produktivitas dan integrasi pasar. Infrastruktur jalan memiliki efek berganda (multiplier effect, Keynesian) terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas sosial masyarakat.
Demikian pula dengan penyelesaian paket irigasi dan normalisasi sungai. Kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas pertanian dan mitigasi risiko bencana. Dalam konteks wilayah yang rentan terhadap banjir dan gangguan hidrologis, langkah tersebut mencerminkan pendekatan preventif sekaligus protektif terhadap kepentingan petani dan masyarakat pesisir.
Langkah konkret lainnya adalah pembangunan Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara. Infrastruktur ini dibangun sebagai solusi darurat pascabanjir yang sebelumnya memutus akses utama penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun, ruas Trans Sulawesi di wilayah tersebut kerap terendam banjir hingga melumpuhkan arus transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Permasalahan tersebut telah berlangsung lintas periode kepemimpinan. Namun pada masa pemerintahan Andi Sumangerukka, respons kebijakan diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Bailey sebagai langkah cepat untuk memulihkan konektivitas wilayah. Tindakan ini menunjukkan orientasi pada problem solving berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Lebih lanjut, satu hal yang paling menonjol dari sosok Andi Sumangerukka (ASR) dalam setahun ini adalah keputusannya tidak mengambil gaji dan fasilitas jabatan, lalu mengalihkannya untuk sektor pendidikan. Langkah ini memiliki makna etis yang kuat dan memberi pesan jelas bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional (James MacGregor Burns) yang mengatakan pemimpin tidak hanya mengelola sistem, tetapi menginspirasi perubahan nilai dan budaya organisasi.
Dari sisi makroekonomi, perbandingan dengan periode sebelumnya menunjukkan dinamika yang menarik. Sebagai orang yang berkutat dengan kebijakan publik, saya melihat perbandingan angka antara tahun pertama ASR (2025) dengan tahun pertama periode kedua Nur Alam (2013) serta tahun pertama Ali Mazi (2019) sangatlah menarik.
Pada 2013, ekonomi Sultra tumbuh tinggi 6,18 persen. Tapi ingat, itu tahun keenam Nur Alam memimpin. Pertumbuhannya besar, tapi ketimpangan (Gini Ratio) juga tinggi di angka 0,43. Artinya, ekonomi tumbuh, tapi yang menikmati hanya segelintir orang.
Lalu di zaman Ali Mazi (2019), pertumbuhan sempat menyentuh 6,51 persen karena booming nikel. Namun, pertumbuhan ini sangat bergantung pada harga komoditas global bisa tinggi hari ini, tapi rapuh besok.
