Ketua Umum ALIMASI, Adrian, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Kami meminta Kejagung segera memanggil Dirut RSJPDO Kendari dan Direktur PT Persada Anoa Celebes untuk diperiksa. Dugaan korupsi ini jelas merugikan keuangan negara dan menindas hak tenaga kerja,” tegas Adrian.
Adrian juga menyebut, praktik manipulasi data upah satpam ini merupakan bentuk kejahatan sistematis yang harus segera diusut secara hukum.
“Jangan ada lagi permainan di balik kontrak APBD. Gaji satpam itu hak rakyat kecil, bukan untuk dipotong oleh oknum yang rakus,” tambahnya.
ALIMASI berencana akan melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung RI dan Inspektorat Provinsi Sultra, sekaligus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor RSJPDO Kendari jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti.
