Selain persoalan tata kelola pertambangan, JATI turut meminta Kejagung mendalami dugaan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan perizinan. Beberapa aspek yang disoroti meliputi kesesuaian titik koordinat penambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 seluas 2.834,96 hektare, kelengkapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta dugaan penggunaan dokumen terbang.
Tak berhenti di situ, JATI juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Organisasi tersebut menduga terdapat kemungkinan aliran dana hasil aktivitas pertambangan yang disamarkan melalui pihak ketiga. JATI juga meminta penyidik mendalami dugaan penggunaan dana yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada Muna Barat 2024.
Alwin menegaskan, penelusuran aliran keuangan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara aktivitas korporasi dengan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Dalam laporan dan tuntutannya, JATI menyampaikan enam desakan kepada Jaksa Agung RI. Pertama, mempercepat pemanggilan dan pemeriksaan La Ode Darwin terkait riwayat jabatannya di PT AMI dan PT AMINDO.
Kedua, meminta penyidik mempertimbangkan langkah penangkapan dan penahanan apabila telah terpenuhi syarat hukum dan bukti yang cukup. Ketiga, mengusut dugaan peran yang bersangkutan dalam kebijakan maupun operasional perusahaan.
Keempat, mendalami dugaan pertambangan ilegal serta kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Kelima, melakukan penelusuran aset, termasuk pemblokiran dan penyitaan apabila ditemukan dasar hukum yang memadai.
Keenam, melakukan audit forensik dan investigatif terhadap perubahan struktur korporasi serta pemilik manfaat akhir (beneficial owner) PT AMI dan PT AMINDO sejak 2017 hingga 2026.
JATI menyatakan seluruh tuntutan tersebut merupakan bagian dari dorongan agar penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan JATI masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. La Ode Darwin maupun pihak manajemen PT AMI dan PT AMINDO tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari La Ode Darwin serta manajemen kedua perusahaan tersebut terkait laporan pengaduan yang telah disampaikan JATI kepada Kejaksaan Agung.
