Visioner Indonesia juga menyoroti rendahnya literasi digital di sebagian kelompok masyarakat, terutama lansia dan warga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Karena itu, pemerintah dan Korlantas dinilai perlu memperluas edukasi serta pendampingan penggunaan layanan digital.
“Kami mendorong agar pelatihan tidak hanya diberikan kepada petugas, tetapi juga kepada masyarakat. Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan kesenjangan baru bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi,” tambahnya.
Selain itu, Visioner Indonesia menilai peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Transparansi, kecepatan, kepastian waktu, dan pelayanan yang humanis disebut sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan publik.
Akril menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal transformasi pelayanan Korlantas Polri.
“Kami mendukung penuh upaya Brigjen Komarudin membangun layanan yang cepat, transparan, dan anti-ribet. Namun pengawasan publik tetap penting agar transformasi digital tidak berhenti pada seremoni, melainkan menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
