IA juga menilai, sindrom pascakekuasaan mendorong NA untuk terus mempertahankan pengaruh dengan membangun opini publik yang menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai rival politik, meski tidak memiliki keterkaitan langsung dengan substansi persoalan.
Ia turut diingatkan pada sejumlah catatan kontroversial di masa lalu yang pernah dikaitkan dengan NA, di antaranya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara berupa gudang dan rumah jabatan Dinas Nakertrans yang dialihfungsikan menjadi usaha komersial, serta dugaan penguasaan lebih dari satu rumah dinas di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Kendari, padahal regulasi hanya memperbolehkan satu unit rumah dinas untuk satu pejabat.
Selain itu Ia juga mendorong untuk menelusuri dugaan hilangnya sekitar 207 hektare lahan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, yang disebut-sebut pernah menyeret nama NA dan hingga kini dinilai belum mendapatkan penjelasan yang transparan.
Atas dasar itu, Visioner Indonesia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh framing negatif yang diarahkan kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka. Upaya menyeret ASR dalam konflik Unsultra dinilai lebih bernuansa dendam pribadi akibat sindrom pascakekuasaan, bukan demi kepentingan pendidikan atau penegakan hukum.
“Penyelesaian konflik Unsultra seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan tata kelola yayasan yang sah, bukan dengan membangun opini publik yang menyesatkan dan menyerang pihak-pihak di luar substansi masalah,” tutup Akril.
