Gagas Nusantara juga menyoroti lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan AI. Menurut Romadhon, sinergi antara pemerintah, kampus, pelaku industri, dan masyarakat sipil harus diperkuat. “Kalau masih jalan sendiri-sendiri, kita hanya akan jadi pasar teknologi, bukan pengembang yang berdaulat,” ujarnya.
Selain itu, isu etika AI dan perlindungan data menjadi perhatian serius. Insiden kebocoran data di masa lalu menjadi bukti lemahnya infrastruktur keamanan digital. Roadmap AI perlu memasukkan standar akuntabilitas algoritma, pencegahan bias sistem, dan mekanisme transparansi dalam pemrosesan data.
Romadhon juga menekankan bahwa regulasi AI harus menyentuh akar rumput, bukan hanya elit kota besar. “Jangan sampai teknologi canggih ini hanya dinikmati segelintir elite digital. Pemerataan manfaat AI adalah kunci menuju ekosistem yang berkeadilan,” katanya. Literasi digital di desa dan komunitas lokal perlu diperkuat secara serius.
Dengan finalisasi roadmap ini, publik berharap Komdigi tidak hanya menghadirkan dokumen kebijakan, tapi juga mengawal implementasinya secara konkret. Gagas Nusantara menekankan bahwa kedaulatan digital harus menjadi prinsip utama, bukan hanya jargon. Keberhasilan roadmap ini akan dinilai bukan dari retorika, melainkan dari keberpihakan pada rakyat dan kemampuan melindungi hak-hak digital semua warga.
