• Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
• Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000
• Tunjangan peningkatan fungsi: Rp3.750.000
• Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
• Asisten anggota: Rp2.250.000
• Tunjangan rumah: Rp50.000.000
Total? Rp104.051.903 per bulan. Dan itu belum termasuk fasilitas tambahan, apalagi kalau kebetulan duduk di kursi pimpinan DPR.
Di sisi lain, buruh masih menunggu kenaikan UMR, guru honorer ikat perut, petani terhimpit harga pupuk, dan mahasiswa menunda kuliah karena biaya terus naik. Kontras sekali: rakyat gigit jari, wakil rakyat gigit amplop tunjangan.
Tak heran, pendapatan DPR selalu jadi bahan obrolan warung kopi, lengkap dengan tanya-jawab klasik: “Sebanding nggak ya gaji Rp3 juta per hari dengan kerja yang katanya ‘wakil rakyat’ itu?”
