Menurut Seskab Teddy, fokus utama rapat adalah evaluasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Satgas tersebut dibentuk pada Januari 2025 sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta penataan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia.
“Rapat secara khusus membahas progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Pelaksanaan rapat strategis dari luar negeri ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan agenda penertiban kawasan hutan tetap berjalan secara konsisten. Pemerintah menegaskan bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta menata kembali aset negara di sektor kehutanan.
