“Pinjam bukan berarti memiliki, apalagi menguasai tanpa batas waktu. Di titik ini, persoalan bukan lagi soal kebijakan, tetapi soal kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fabian menilai bahwa persoalan ini tidak boleh ditarik ke ranah personal, termasuk soal siapa yang pernah menjabat atau besarnya jasa di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa aset negara tidak boleh melekat pada individu, dan pemerintah tidak boleh kalah oleh preseden kekuasaan.
“Ketegasan untuk menjaga aset publik bukan arrogansi, melainkan keharusan agar hukum tidak tunduk pada status atau nama besar,” kata Fabian.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa apabila ketegasan setelah lima kali peringatan masih dianggap sebagai arogansi, maka yang patut dipertanyakan adalah kesediaan pihak terkait untuk patuh pada aturan.
“Berani bergerak demi kebermanfaatan, karena setiap kepala adalah perubahan,” pungkasnya.
