“Karena itu, insentif fasilitas tersebut justru sangat efisien. Negara tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunan, pemeliharaan, maupun perbaikan fasilitas. Semua risiko berada pada pihak mitra,” tegasnya.
LHK juga menyebut bahwa ribuan SPPG yang telah dibangun melalui skema kemitraan menunjukkan keberhasilan model kolaborasi tersebut dalam mempercepat pelaksanaan program MBG secara nasional dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa insentif fasilitas SPPG tidak boleh dipandang sebagai pemborosan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan layanan pemenuhan gizi dapat berjalan secara cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Selain itu, LHK mengajak dunia usaha, UMKM, dan berbagai pihak untuk terus berpartisipasi dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, baik melalui penyediaan bahan baku pangan bergizi, penguatan rantai pasok, maupun kolaborasi dalam berbagai program sosial yang mendukung keberhasilan MBG.
Di akhir pernyataannya, LHK berharap Kepala BGN yang baru dapat menjalankan tugas secara profesional dan bijaksana dalam mengambil kebijakan.
“Jangan sampai mitra yang selama ini telah berinvestasi dan bekerja mendukung program negara justru menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kebijakan harus tetap berpihak pada keberlangsungan program dan kepastian bagi para mitra,” pungkasnya.
