Klarifikasi Kadis Dipertanyakan
Kepala Dinas Pertanian SBD, Yohanis Frin Tuka, sebelumnya menyatakan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada kerugian negara, mengingat dana DAK langsung ditransfer ke rekening kelompok tani.
Namun pernyataan tersebut dibantah keras oleh kelompok tani yang mengaku menemukan banyak ketidaksesuaian di lapangan.
“Apa yang disampaikan Kadis tidak sesuai fakta. Kalau memang tidak ada masalah, kami tantang aparat penegak hukum turun langsung ke lokasi,” tegas salah satu ketua kelompok tani.
Geruduk Inspektorat, Tak Ditemui
Dalam aksi terbarunya, para kelompok tani kembali mendatangi Kantor Inspektorat SBD. Namun, tidak satu pun pejabat yang menemui mereka. Situasi ini semakin memperkuat kekecewaan sekaligus kecurigaan publik.
Desak KPK Turun Tangan
Kini, kelompok tani berharap Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih penanganan kasus ini dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Pertanian.
Selain KPK, mereka juga meminta perhatian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan. Jangan sampai kami sebagai petani justru jadi korban dari permainan anggaran,” tutup salah satu perwakilan kelompok tani.
