HMI juga mengingatkan bahwa nama Haerul pernah muncul dalam persidangan terkait dugaan permintaan uang untuk meloloskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebuah kementerian. Fakta tersebut, menurut Rasidin, menunjukkan pentingnya KPK melihat jejaring dugaan praktik korupsi secara lebih luas, bukan hanya pada level teknis.
“Kami tidak sedang melempar tuduhan kosong. Kami hanya mendorong agar proses hukum dilakukan transparan, menyeluruh, dan tidak pandang bulu. Bila hanya yang kecil-kecil yang diproses, publik bisa menilai bahwa kekuasaan memberi imunitas. Itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Selain menekan KPK, HMI juga menyerukan keterlibatan lembaga lain seperti Komisi Yudisial untuk menilai integritas aparat penegak hukum yang menangani perkara. Media dan kelompok masyarakat sipil pun diimbau ikut mengawasi agar kasus ini tidak berujung pada praktik impunitas.
“Jika penegakan hukum berhenti setengah jalan, maka pesan yang tersampaikan adalah hukum hanya tajam ke bawah. HMI Kendari akan terus mengawal proses ini dan siap mengambil langkah lanjutan bila elite yang diduga terlibat luput dari penyidikan,” tutup Rasidin.
Hingga berita ini diterbitkan, Haerul Saleh maupun pihak KPK belum memberikan keterangan resmi menanggapi desakan HMI tersebut.
