Di balik besarnya potensi destinasi, Ridwan menyoroti masih adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Sulawesi Tenggara. Ia menilai pengembangan destinasi belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan tenaga profesional yang tersertifikasi.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pengelola desa wisata, pemandu wisata selam, dan pemandu wisata gunung. Dari sekitar 100 titik selam yang telah teridentifikasi di Wakatobi dan pesisir Sultra, jumlah pemandu selam bersertifikasi dinilai belum memadai. Sementara itu, hingga kini belum pernah dilakukan sertifikasi pemandu wisata gunung, meski terdapat sedikitnya 25 potensi destinasi wisata pegunungan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dispar Sultra mengusulkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pemandu wisata, pengelola desa wisata, serta pemandu keselamatan wisata.
“Pengembangan destinasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM, agar pariwisata Sulawesi Tenggara unggul tidak hanya dari sisi keindahan, tetapi juga pelayanan dan keselamatan,” ujar Ridwan.
Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kemenpar, Faisal, menyambut positif langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia menilai pemetaan potensi destinasi yang disertai identifikasi kesenjangan kompetensi SDM merupakan fondasi penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Kekuatan destinasi tanpa SDM yang kompeten dan tersertifikasi berisiko menimbulkan persoalan layanan, keselamatan, hingga citra pariwisata daerah,” kata Faisal.
Ia menegaskan Kemenpar mendukung penguatan kapasitas SDM pariwisata, khususnya pada sektor strategis seperti pemandu wisata selam, pemandu gunung, pengelola desa wisata, dan keselamatan wisata. Faisal juga mendorong Dispar Sultra menyusun rencana aksi yang terukur, termasuk penentuan lokasi prioritas, jumlah SDM yang disertifikasi, serta skema kolaborasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan dunia usaha.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencetak SDM pariwisata yang profesional, berstandar nasional, dan mampu bersaing di tingkat global.
