“Perlu dipahami bahwa pemegang saham mayoritas Bank Sultra adalah Pemerintah Provinsi yang direpresentasikan oleh gubernur. Ketika Dirut Bank Sultra bergerak membantu, itu merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan pemerintah daerah secara kolektif,” lanjutnya.
Karena itu, narasi yang menggambarkan seolah-olah pemerintah provinsi tidak berbuat apa-apa dinilai tidak utuh dan berpotensi menggiring opini publik secara sepihak.
Selain itu, Ia mempertanyakan sudut pengambilan informasi dalam pemberitaan. Media disebut mencoba mengonfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda), namun tidak menggali secara komprehensif keterangan dari pihak yang secara langsung mengambil langkah bantuan.
“Jika ingin menghadirkan berita yang berimbang, semua pihak yang relevan seharusnya diwawancarai secara proporsional. Di sinilah prinsip cover both sides harus benar-benar dijunjung, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Akril menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas nalar yang jernih, analisis yang rasional, serta pemahaman terhadap struktur kewenangan pemerintahan.
“Masa sedikit-sedikit gubernur? Jangan sampai sentimen politik mengaburkan logika publik. Kritik boleh, bahkan perlu, tetapi harus objektif, proporsional, dan berbasis fakta yang utuh,” tutup pernyataan tersebut.
