Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta strategi nasional bisnis dan HAM.
Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.
Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) HAM 2024, tercatat 2.625 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan sebagian besar melibatkan aktor negara dan korporasi. Selain itu, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
“Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta mendorong kebijakan berbasis data melalui Satu Data HAM sebagai referensi utama penyusunan kebijakan,” ungkap Kepala Bappenas.
Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM.
Pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Pelibatan lembaga tersebut dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM akan memastikan sinergi dalam implementasi program pembangunan HAM yang lebih efektif,” ucap Pigai.
