Gagas Nusantara mendesak dilakukan audit terbuka terhadap proses pengadaan, distribusi, dan pemilihan mitra penyedia. Tanpa transparansi, publik hanya bisa menebak-nebak siapa yang bermain di balik proyek triliunan ini. Kita sedang bicara uang rakyat, bukan percobaan catering musiman.
Program MBG disebut belum memiliki mekanisme pelibatan publik dalam pengawasan. Orang tua, guru, bahkan elemen masyarakat sipil masih dianggap penonton, bukan mitra pengontrol mutu. Ini berbahaya jika dibiarkan dalam jangka panjang karena rakyat yang mestinya dilindungi justru dikesampingkan.
Romadhon mengingatkan bahwa birokrasi yang sehat adalah yang terbuka terhadap koreksi. Jika kepala BGN gagal menunjukkan kepemimpinan dalam situasi krusial ini, maka pemerintah punya tanggung jawab moral untuk mengevaluasinya. “Jabatan bukan hak milik, apalagi kalau sudah gagal menjamin hak dasar masyarakat,” kata Romadhon.
Ia juga menilai MBG terlalu diglorifikasi secara politik, tapi minim uji publik. Kegiatan seremonial dan liputan media seakan menutupi fakta bahwa dapur-dapur yang ditugaskan belum semuanya memenuhi standar minimum. “jika gizi diserahkan pada logika tender tanpa pengawasan, maka kegagalan hanya tinggal waktu.” Ungkapnya.
Gagas Nusantara mengingatkan bahwa MBG adalah gagasan besar yang bisa jadi tonggak peradaban—atau justru jadi bencana nasional jika dikelola sembarangan. “Kita ingin anak-anak makan bergizi, tapi itu harus dimulai dari manajemen yang juga bergizi,” tutup Romadhon.
