Rizal mendesak DPR untuk lebih selektif dalam menyetujui anggaran Polri. “Parlemen harus lebih kritis dan tidak begitu saja meloloskan pengajuan anggaran yang besar. Reformasi mendasar di tubuh Polri harus menjadi syarat utama sebelum anggaran tersebut disetujui,” pungkasnya.
Ke depan, Rizal berharap peningkatan anggaran Polri benar-benar digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas aparat kepolisian, bukan hanya untuk pengadaan peralatan.
“Tanpa perubahan paradigma dan reformasi di internal Polri, anggaran besar hanya akan menjadi beban tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Rizal menegaskan bahwa kritik terhadap Polri bukan berarti bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Kita semua sayang Polri. Kita ingin Polri menjadi lembaga yang lebih baik, yang melayani masyarakat dengan profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, kritik dan kontrol dari masyarakat adalah hal yang wajar dan harus diterima sebagai bagian dari proses perbaikan,” kata Rizal.
Ia juga mengingatkan bahwa bahkan Kapolri sendiri meminta masyarakat untuk terus mengawal dan mengkritik institusi Polri. “Kapolri pernah menyampaikan bahwa Polri harus terus dikritik dan dikawal sebagai tanda bahwa masyarakat peduli. Itu artinya, setiap kritik yang membangun adalah cerminan rasa sayang kita kepada Polri. Harapannya, dengan pengawasan yang baik, Polri akan terus berkembang menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rizal.
