“Kalau kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan nilai anggaran, tentu ada potensi kerugian keuangan negara. Yang lebih berbahaya, ini bisa berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia menambahkan, dugaan tersebut semakin menguatkan adanya ketimpangan antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Padahal, setiap proyek konstruksi yang dibiayai APBN wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, dan yang paling krusial tentu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Ahmad.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika dugaan penyimpangan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip good governance, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur nasional.
Menurutnya, aksi yang akan digelar bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan bersih, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Insyaallah Senin nanti kami sudah sepakat menggelar aksi serentak. Kami hadir untuk memastikan uang negara digunakan secara benar dan proyek publik tidak menjadi ladang penyimpangan. Penegakan hukum adalah kunci menjaga marwah pembangunan nasional,” pungkasnya.
